Jurnal Peweka Tadulako

Peran Kereta Rel Listrik (KRL) Jogja-Solo sebagai Akselerator Transformasi Kawasan di Pusat Kota (Kasus: Stasiun Tugu Yogyakarta)

2025-08-18T04:28:27+00:00

Pengoperasian Kereta Rel Listrik (KRL) Jogja-Solo sejak tahun 2021 merupakan intervensi infrastruktur transportasi signifikan yang menghubungkan Yogyakarta dan Surakarta. Stasiun Tugu, sebagai simpul utama di jantung kota Yogyakarta, menghadirkan kasus unik di mana dampak infrastruktur tidak menciptakan pertumbuhan baru, melainkan berpotensi mempercepat dinamika pada kawasan komersial dan pariwisata yang telah mapan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KRL dalam proses transformasi sosial, ekonomi, dan spasial di sekitar Stasiun Tugu Yogyakarta. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan masyarakat lokal, pelaku usaha, dan komuter, yang diperkuat dengan observasi lapangan pada radius 800 meter di sekitar stasiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan KRL berperan sebagai akselerator yang cukup signifikan. Secara spasial, terjadi peningkatan intensitas pemanfaatan lahan yang ditandai dengan alih fungsi hunian menjadi usaha komersial dan meningkatnya kepadatan bangunan. Dari segi ekonomi, munculnya peluang usaha baru di sektor jasa dan perdagangan turut meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, meskipun diiringi dengan peningkatan persaingan. Perubahan ini juga memengaruhi dinamika sosial melalui pergeseran pola mobilitas harian masyarakat dan munculnya persepsi beragam terkait kenyamanan dan keamanan kawasan. Secara kolektif, temuan-temuan ini menggambarkan sebuah proses pemadatan fungsi kawasan yang turut memicu persaingan usaha dan pergeseran ekonomi warga lokal. Kesimpulannya, peran KRL di Stasiun Tugu Yogyakarta teridentifikasi melampaui fungsinya sebagai penyedia moda transportasi, melainkan bertindak sebagai agen yang turut membentuk ulang dinamika kawasan pusat kota. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya kebijakan tata ruang yang adaptif untuk mengelola pertumbuhan dan menjaga keseimbangan antara fungsi komersial, pariwisata, dan sosial di kawasan transit utama.

Studi Komparatif Keterikatan Tempat (Place Attachment) pada Komunitas Relokasi dan In-Situ Pascabencana Likuifaksi di Sulawesi Tengah

2025-08-09T01:48:33+00:00

Rekonstruksi perumahan pascabencana merupakan tahapan krusial yang seringkali berfokus pada pemulihan fisik, sementara pemulihan hubungan emosional antara manusia dan tempat tinggalnya kerap terabaikan. Hal ini memunculkan urgensi untuk memahami bagaimana kebijakan rekonstruksi memengaruhi dimensi kemanusiaan para penyintas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif dampak dari dua skema rekonstruksi, relokasi ke Hunian Tetap (Huntap) dan dana stimulan in-situ, terhadap pemulihan keterikatan tempat (place attachment) pada Warga Terdampak Bencana (WTB) Dusun III Vou, Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus komparatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pendekatan menghasilkan konsekuensi yang berbeda secara fundamental. Skema relokasi berhasil memberikan keamanan fisik dari trauma lingkungan, namun secara signifikan memutus ikatan fungsional warga dengan mata pencaharian agraris mereka. Sebaliknya, skema in-situ berhasil mempertahankan keberlanjutan sosio-ekonomi dan kohesi sosial, meskipun penyintas harus hidup berdampingan dengan trauma tempat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pilihan kebijakan rekonstruksi merepresentasikan dilema antara pemulihan keamanan fisik dan keberlanjutan sosio-ekonomi, yang mengimplikasikan perlunya model pemulihan yang lebih holistik di masa depan.

Koherensi Kebijakan dan Perencanaan Kota Berkelanjutan: Studi Kasus RDTR Kota Palu

2025-08-10T01:37:58+00:00

Pembangunan kota yang berkelanjutan memerlukan keterpaduan antara kebijakan nasional, perencanaan tata ruang daerah, dan komitmen pada agenda global. Kota Palu, sebagai pusat pertumbuhan di Sulawesi Tengah sekaligus wilayah dengan kerentanan bencana tinggi, membutuhkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang tidak hanya mengatur pemanfaatan ruang, tetapi juga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan ketahanan bencana. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana RDTR Kota Palu selaras dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 11. Penelitian menggunakan metode studi pustaka berbasis dokumen, mencakup analisis regulasi, dokumen RDTR, dan literatur akademik. Penilaian dilakukan melalui policy coherence framework untuk mengidentifikasi kesesuaian internal, vertikal, dan horizontal. Hasil menunjukkan RDTR Kota Palu memiliki konsistensi internal yang kuat, dengan keterpaduan tujuan, strategi, dan instrumen pengaturan ruang. Pada tingkat vertikal, RDTR sejalan dengan kerangka hukum nasional, khususnya terkait zonasi, perlindungan kawasan lindung, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Secara horizontal, RDTR berkontribusi pada target SDGs 11 seperti akses transportasi aman, pengurangan risiko bencana, dan ruang publik hijau. Namun, integrasi mitigasi bencana masih perlu indikator terukur, sinergi lintas sektor belum optimal, dan partisipasi publik perlu diperluas hingga tahap implementasi. Diperlukan peta risiko multi-hazard, strategi lintas sektor yang inklusif, dan mekanisme partisipasi berkelanjutan agar RDTR Kota Palu semakin adaptif, responsif, dan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kajian Interaksi Wilayah Berbasis Model Gravitasi dan Analisis Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara

2025-07-25T07:19:45+00:00

Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan terhadap pembangunan antar wilayah karena keberagaman geografis yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, sehingga menyebabkan ketimpangan antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi wilayah antara Kota Kendari dengan 16 kabupaten/kota lainnya dan mengukur tingkat ketimpangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu model gravitasi untuk analisis interaksi wilayah, dan indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan wilayah. Hasil penelitian menunjukan Kabupaten Konawe Selatan memiliki indeks interkasi tertinggi (kuat: 1,00) dengan Kota Kendari, diikuti Kabupaten Konawe (kuat: 0,78). Nilai indeks Williamson menunjukkan ketimpangan wilayah antara 0,42-0,49 (kategori sedang) dalam periode lima tahun. Penelitian ini memberikan implikasi perlunya penguatan infrastruktur transportasi terintegrasi antara wilayah, khususnya konektivitas laut untuk daerah kepulauan, serta implementasi diversifikasi ekonomi lokasl berbasis keunggulan komparatif masing-masing wilayah.

Pengaruh Perubahan Lahan Terhadap Suhu Iklim Mikro Urban Heat Island (UHI) di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bulukumba

2025-08-18T23:55:17+00:00

Perubahan iklim dan pemanasan global telah menimbulkan berbagai dampak kerusakan secara menyuluruh. Dampak tersebut dialami langsung di Indonesia, khususnya pada kawasan perkotaan Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Ujung Bulu. Terjadinya peningkatan perubahan penggunaan lahan menjadi lahan terbangun, mempengaruhi intensitas pulau panas perkotaan (Urban Heat Island). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap fenomena Urban Heat Island (UHI) di Kabupaten Bulukumba pada periode tahun 2014, 2019, 2024, dengan menggunakan metode kuantitatif melalui Interpretasi Citra Satelit untuk mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan dan analisis suhu permukaan menggunakan data Citra Landsat 8 Kanal Band 10. Hasil penelitian menunjukkan, terjadi peningkatan suhu permukaan di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bulukumba selama periode 2014, 2019, 2024. Pada hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan anatara perubahan lahan terhadap kenaikan suhu permukaan dengan nilai koefisien regresi sebesar (r=0.734) dan nilai, R²=0.81) yang termasuk dalam kategori tinggi. Selain itu pola suhu permukaan pada yang tinggi cenderung mengikuti bentuk pola penggunaan lahan terbangun yang padat.

Penanganan Permukiman Kumuh Dengan Pendekatan Kolaboratif Berbasis Collective Action

2025-07-23T11:23:47+00:00

Perkembangan kota yang pesat mendorong terjadinya urbanisasi, yang kerap memicu munculnya permukiman kumuh di wilayah perkotaan. Penanganan kawasan kumuh memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif, karena tantangannya tidak hanya terletak pada aspek fisik, tetapi juga pada lemahnya peran kelembagaan, kapasitas pemerintah, serta keterlibatan masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah collective action, dimana pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat membentuk koalisi untuk tujuan bersama dalam penanganan kawasan kumuh. Penelitian ini bertujuan menganalissi penanganan permukiman kumuh melalui pendekatan kolaboratif berbasis collective action. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Studi kasus Kampung Pisang di Kota Makassar menunjukkan keberhasilan pendekatan ini. Pemerintah Kota Makassar, Kementerian PUPR, dan Kementerian Sosial terlibat aktif, sementara LSM dan NGO mendukung dari sisi advokasi dan pendanaan. Keberhasilan program tidak lepas dari komunikasi antar lembaga yang baik, yang memperkuat collective action dan membentuk koalisi yang efektif. Selain itu, masyarakat lokal juga memiliki peran sentral sebagai bagian dari solusi, bukan hanya objek penerima program. Dalam penelitian ini, warga Kampung Pisang dipandang sebagai bagian dari masyarakat kota yang memiliki hak atas hunian layak dan lingkungan sehat. Penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola kolaboratif untuk keberlanjutan penanganan permukiman kumuh.

Ketersediaan dan Kebutuhan RTH Publik sebagai Infrastruktur Evakuasi Bencana di Kawasan Perkotaan: Studi Kasus Kecamatan Palu Timur, Kota Palu

2025-07-26T16:57:29+00:00

Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kecamatan Palu Timur mengalami tekanan akibat
pertumbuhan penduduk yang pesat serta meningkatnya aktivitas ekonomi. Konteks kota tangguh
yang adaptif, RTH publik tidak sebagai elemen lanskap, juga berfungsi untuk mendukung evakuasi
saat bencana. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi ketersediaan dan kebutuhan RTH publik di
Kecamatan Palu Timur sebagai yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 dan Permen PUPR No. 5
Tahun 2008. Pendekatan yang digunakan kuantitatif-deskriptif melalui analisis spasial berbasis
Sistem Informasi Geografis (SIG), data kependudukan dan observasi lapangan. Hasilnya
menunjukkan, pada tahun 2023 luas RTH publik yang tersedia 44,11 ha. Jika dibandingkan dengan
kebutuhan ideal seluas 194 ha atau 20% dari total wilayah 970 ha, defisit 149,89 ha. Bila
berdasarkan jumlah penduduk, kebutuhan mencapai 88,98 ha, defisit 44,87 ha. Evaluasi 2024
menegaskan bahwa RTH publik di Palu Timur belum optimal difungsikan sebagai infrastruktur
evakuasi bencana. Diperlukan strategi integratif mencakup: (1) kebijakan, yakni penyusunan RPP
RTH sebagai agenda prioritas untuk menjamin penyelenggaraan RTH publik, (2) operasional,
meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas dengan memanfaatkan lahan potensial, RTH publik
sebagai fasilitas evakuasi darurat bencana, serta pengelolaan inklusif yang melibatkan masyarakat.
Pasca bencana 2018, orientasi penataan ruang Kota Palu makin menekankan RTH berperan ganda,
yaitu selain fungsi ekologis, juga berfungsi tempat evakuasi bencana, baik alami maupun buatan atau
struktural. RTH publik berperan bukan hanya sebagai elemen ekologis dan estetika kota, tetapi juga
sebagai infrastruktur strategis mitigasi bencana menuju Kota Palu yang adaptif, inklusif, dan
berkelanjutan.

Arahan Pengembangan Desa-desa Potensial di Kecamatan Mepanga Menjadi Kawasan Perkotaan Baru Berdasarkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana

2025-08-18T03:04:50+00:00

Pembentukan kawasan perkotaan baru dipengaruhi oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dinamika sosial-ekonomi yang mampu mendorong munculnya pusat pertumbuhan baru. Kecamatan Mepanga di Kabupaten Parigi Moutong memiliki sejumlah desa dengan potensi berkembang menuju kawasan perkotaan melalui peran program transmigrasi yang telah membentuk permukiman permanen dan layanan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arahan pengembangan desa-desa potensial di Kecamatan Mepanga menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB) berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana. Metode penelitian menggunakan pendekatan campuran (mixed method) melalui analisis deskriptif, skalogram, dan indeks sentralitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di desa-desa tersebut masih perlu ditingkatkan agar memenuhi standar kawasan perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 25 Tahun 2016. Berdasarkan analisis skalogram dan indeks sentralitas, Desa Kotaraya menempati Hierarki I sebagai pusat pelayanan utama, didukung Desa Kotaraya Selatan dan Kotaraya Barat (Hierarki II), serta Desa Kotaraya Timur dan Kotaraya Tenggara (Hierarki III). Arahan pengembangan yang diperlukan meliputi peningkatan infrastruktur dasar, penguatan konektivitas antardesa, penataan regulasi kawasan, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Dengan strategi tersebut, desa-desa potensial di Kecamatan Mepanga dapat diarahkan menjadi kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dan berkelanjutan.